Asep Aang menyampaikan, penurunan pendapatan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemkab Karawang melanjutkan kebijakan efisiensi dalam penyusunan RAPBD 2027 melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per SKPD.
Kebijakan ini menetapkan target efisiensi sebesar 15 persen setelah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat, belanja yang telah ditentukan peruntukannya (earmarked), serta belanja prioritas pencapaian RPJMD.
Efisiensi salah satunya diarahkan antara lain terhadap pengurangan belanja perangkat daerah sebesar 15 persen, pengurangan perjalanan dinas sebesar 20 persen, penurunan SSH biaya makan dan minum, penghapusan belanja perangkat komputer, dan belanja operasional lainnya.
Asep Aang yang juga Sekda Karawang mengatakan, dalam pembahasan RAPBD 2027, defisit awal sebesar Rp657,30 miliar telah berhasil ditekan menjadi Rp234,72 miliar melalui optimalisasi pendapatan dan penyesuaian belanja.