Dalam perkembangan pembahasan terbaru, posisi defisit setelah memperhitungkan pembiayaan kembali disesuaikan menjadi sekitar Rp109,44 miliar.

Disebutkan, efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan. Sebaliknya, kebijakan ini diarahkan agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran.

"Pemkab Karawang tetap berkomitmen dan konsisten memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah," katanya.

Menurut dia, efisiensi dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi, bukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.