NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD 2027 menyusul penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar yang berdampak terhadap terbatasnya ruang fiskal daerah.
"Penurunan pendapatan transfer tentu mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kita harus semakin cermat dalam mengelola anggaran," kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah, di Karawang, Selasa.
Kondisi tersebut juga memacu pemerintah daerah untuk memastikan setiap belanja benar-benar memiliki urgensi serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan data APBD 2025, APBD 2026, dan pembahasan RAPBD 2027, pendapatan transfer Kabupaten Karawang tercatat sebesar Rp3,617 triliun pada 2025, turun menjadi Rp2,834 triliun pada 2026, dan diproyeksikan kembali turun menjadi Rp2,670 triliun pada 2027.
Dengan demikian, terjadi penurunan sekitar Rp946,806 miliar atau 26,17 persen dibandingkan 2025.
Asep Aang menyampaikan, penurunan pendapatan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemkab Karawang melanjutkan kebijakan efisiensi dalam penyusunan RAPBD 2027 melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per SKPD.
Kebijakan ini menetapkan target efisiensi sebesar 15 persen setelah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat, belanja yang telah ditentukan peruntukannya (earmarked), serta belanja prioritas pencapaian RPJMD.
Efisiensi salah satunya diarahkan antara lain terhadap pengurangan belanja perangkat daerah sebesar 15 persen, pengurangan perjalanan dinas sebesar 20 persen, penurunan SSH biaya makan dan minum, penghapusan belanja perangkat komputer, dan belanja operasional lainnya.
Asep Aang yang juga Sekda Karawang mengatakan, dalam pembahasan RAPBD 2027, defisit awal sebesar Rp657,30 miliar telah berhasil ditekan menjadi Rp234,72 miliar melalui optimalisasi pendapatan dan penyesuaian belanja.
Dalam perkembangan pembahasan terbaru, posisi defisit setelah memperhitungkan pembiayaan kembali disesuaikan menjadi sekitar Rp109,44 miliar.
Disebutkan, efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan. Sebaliknya, kebijakan ini diarahkan agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran.
"Pemkab Karawang tetap berkomitmen dan konsisten memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah," katanya.
Menurut dia, efisiensi dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi, bukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.