Ia menyampaikan pemerintah daerah mendukung MBG sebagai program prioritas Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membantu menekan angka stunting.
Menurut dia, pengawasan perlu melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kesehatan, serta berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku hingga diterima siswa, tetap aman.
Rufriyanto mengatakan kunjungan tersebut bagian dari tahap kedua penguatan pelaksanaan MBG yang mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Aktivasi jaringan kemitraan dan pemasok dapur SPPG dilakukan secara bertahap melalui proses seleksi, untuk memastikan calon mitra memenuhi persyaratan sebelum diizinkan mendistribusikan makanan.
