"Kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya. Jika kebijakan ini terealisasi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membiayai guru PPPK dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan program prioritas daerah lainnya," ucapnya.
Ia mengungkapkan kondisi keuangan Kabupaten Natuna saat ini masih menghadapi keterbatasan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk membiayai pembangunan daerah, baik di bidang infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Menurut dia, Pemkab Natuna harus cermat dalam mengelola anggaran dan mempertimbangkan setiap pengeluaran agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
