Ia mengemukakan pemerintah pusat maupun daerah masih memberikan ruang kebijakan bagi warga untuk melakukan klarifikasi dan sanggahan.
Menurut dia, kebijakan itu diambil akibat banyaknya temuan di lapangan di mana sejumlah penerima manfaat mengaku tidak tahu menahu bahwa rekening bantuan mereka disalahgunakan oleh pihak lain, seperti anggota keluarga, cucu, atau tetangga.
"Jadi Kemensos masih menyediakan ruang untuk perbaikan atau menyanggah. KPM ini bisa menyanggah, betul tidak apa iya saya melakukan judi online atau tidak," sebutnya.
Dinsos Sigi pun sudah mulai memberlakukan prosedur administratif yang ketat seperti membawa surat pernyataan dari warga yang bersangkutan dan kepala desa sebagaimana disyaratkan oleh Kemensos.
