NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga kepala desa, memperkuat basis data kependudukan untuk penanganan 13.103 Keluarga Risiko Stunting (KRS) di daerah tersebut.
"Setiap OPD terkait perlu mengonfirmasi secara rinci alokasi anggaran khusus stunting agar selaras dengan jumlah sasaran riil di lapangan, sehingga besaran anggaran yang dikeluarkan berbanding lurus dengan penurunan angka stunting di Sigi," kata Wakil Bupati (Wabup) Sigi Samuel Yansen Pongi di Bora, Minggu.
Ia mengemukakan pentingnya sinkronisasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menjadi kunci utama dalam mengukur keberhasilan program penanganan stunting.
"Jangan sampai secara administratif kategori penilaian kita sudah baik dan anggaran sudah terserap besar, tapi angka stunting di lapangan justru tidak turun secara signifikan. Ini harus berbanding lurus," ucapnya.
Berdasarkan data, KRS Kabupaten Sigi mencapai 13.103 keluarga yang tersebar di 16 kecamatan.
"Ada tiga wilayah dengan jumlah KRS tertinggi yakni di Kecamatan Sigi Biromaru sebanyak 2.377 keluarga, Kecamatan Dolo Selatan 1.501 keluarga, dan Kecamatan Palolo sebanyak 1.221 keluarga," sebutnya.
Sementara itu untuk wilayah lain seperti Kecamatan Kinovaro 1.211 keluarga, Kecamatan Dolo 1.026 keluarga, Kecamatan Marawola 924 keluarga, Kecamatan Dolo Barat 766 keluarga, Kecamatan Sigi Kota 757 keluarga, Kecamatan Kulawi 714 keluarga, Kecamatan Marawola Barat 574 keluarga, Kecamatan Gumbasa 537 keluarga, Kecamatan Pipikoro 471 keluarga, Kecamatan Tanambulava 419 keluarga, Kecamatan Lindu 247 keluarga, Kecamatan Nokilalaki 182 keluarga, serta Kecamatan Kulawi Selatan 176 keluarga.
Wabup Samuel menuturkan ke depan seluruh kader kesehatan di masing-masing wilayah harus bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa melakukan skema jemput bola guna pemeriksaan kesehatan gratis.
Menurut dia, petugas kesehatan dapat membuka layanan pemeriksaan di titik-titik keramaian masyarakat, seperti di depan masjid usai pelaksanaan ibadah atau di gereja pada hari Minggu, untuk menjangkau warga yang belum terdata maupun ibu hamil yang belum memeriksakan kandungannya.
"Jika warga ditunggu tidak datang ke fasilitas kesehatan, maka kita yang jemput bola. Dengan data yang valid dan kerja kolaboratif dari tingkat kabupaten hingga desa, maka kasus stunting di Sigi bisa ditekan," kata Wabup Samuel Yansen Pongi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi untuk kasus stunting pada 2025 di daerah tersebut sebesar 11,55 persen, turun dari sebelumnya sebesar 33 persen.
