NADIKABAR.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat (Jakpus) menginisiasi pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat Denny Ramdany mengatakan forum tersebut diperlukan untuk memperkuat sinergi pemerintah dengan dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, dan media dalam menangani berbagai persoalan sosial perkotaan.
"Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, dan media massa adalah kunci utama," kata Denny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Dia menyebutkan Jakarta Pusat masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain permukiman padat dengan kerentanan sosial ekonomi, ancaman kebakaran dan genangan, stunting, pengangguran usia produktif, serta persoalan lingkungan.
Di sisi lain, kata Denny, keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat penanganan persoalan tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha melalui program TJSL atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Dia mengungkapkan selama ini, sejumlah perusahaan telah menjalankan program CSR, tetapi pelaksanaannya terkadang belum terkoordinasi dengan baik sehingga berpotensi terjadi pemberian bantuan berulang di wilayah tertentu.
"Sering kali kegiatan tersebut berjalan sendiri-sendiri atau terfragmentasi. Akibatnya, ada wilayah yang menerima bantuan secara berulang, sementara wilayah rentan lainnya justru luput dari perhatian," ujar Denny.
Melalui Forum TJSLBU, Pemkot Jakarta Pusat mendorong sinkronisasi program berbasis data dengan menyiapkan peta kebutuhan sosial dan wilayah rentan sebagai acuan perusahaan dalam menentukan program.
Selain itu, program TJSL diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas, di antaranya penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penanganan stunting, serta penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di tingkat RT dan RW.
Meski demikian, dia menegaskan forum tersebut bukan wadah untuk membebani dunia usaha dengan kewajiban memberikan sumbangan kepada pemerintah.
"Forum ini bukan instrumen birokrasi untuk memungut sumbangan atau membebani dunia usaha. Forum ini kami gagas sebagai jembatan kolaborasi yang setara, transparan, dan akuntabel," tutur Denny.
Dia pun berharap penggabungan berbagai sumber daya dan program tersebut dapat membuat pelaksanaan TJSL lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
TJSL, sambung dia, perlu ditempatkan sebagai bagian dari investasi sosial yang mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang sejahtera, aman, dan kondusif bagi keberlanjutan kegiatan usaha.
"Bisnis hanya dapat bertumbuh secara sehat dan stabil di tengah lingkungan sosial masyarakat yang sejahtera, aman, dan kondusif," ungkap Denny.
