NADIKABAR.COM — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memaparkan capaian pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam verifikasi lapangan Penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.
Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan pelaksanaan PUG menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
"Salah satu bentuk komitmen Pemkot Administrasi Jakarta Pusat terlihat dari peningkatan alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG)," ujar Arifin dalam penilaian yang berlangsung secara virtual, Selasa.
Ia menjelaskan, pada tahun 2024 Anggaran Responsif Gender tercatat sebesar Rp781,79 miliar atau 43,53 persen.
Sementara pada 2025, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp926,08 miliar atau 44,20 persen.
Selain dukungan anggaran, sejumlah program juga dilaksanakan perangkat daerah, antara lain penataan jalur pedestrian ramah disabilitas, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan layanan bus sekolah ramah disabilitas, serta peningkatan akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
Ia menyampaikan, Pemkot Jakpus juga melibatkan kelompok rentan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta mengembangkan sejumlah inovasi, seperti perpanjangan jam layanan perpustakaan hingga pukul 20.00 WIB, sinema edukatif untuk anak, dan platform JAK-HUB GAMBIR untuk pemantauan kesehatan masyarakat.
Dari sisi indikator pembangunan, Arifin menyebut Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta Pusat pada 2025 mencapai 98,1, lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta sebesar 96,9 dan nasional sebesar 92,7.
Adapun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat sebesar 0,142.
Meski demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari ancaman di ruang digital, serta perluasan akses pemberdayaan bagi kelompok rentan.
Arifin juga berharap pengarusutamaan gender semakin terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
"Untuk itu, Pemkot Administrasi Jakarta Pusat akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas data terpilah serta mengembangkan program yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
