NADIKABAR.COM — Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan penguatan koordinasi lintas sektor guna memperketat pengawasan pasokan cabai dan mengusut kejadian antrean berulang pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) demi menjaga stabilitas ekonomi serta mengendalikan inflasi daerah.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri di Samarinda, Selasa, meminta seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi terkait memperkuat sinergi untuk menjaga pasokan pangan, mengendalikan harga, serta memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, yakni ketersediaan dan harga komoditas cabai serta indikasi modus pengisian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU," kata Saefuddin saat memimpin rapat koordinasi internal bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota Samarinda.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda Nadya Turisna menjelaskan sejumlah komoditas masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).
Salah satunya beras premium merek Bengawan yang mencapai Rp17.500 per kilogram, dari HET sebesar Rp15.400 per kilogram.
Komoditas lain yang menjadi perhatian utama pemicu inflasi adalah melonjaknya harga cabai segar di pasar tradisional akibat kendala distribusi.
Saat ini, harga rata-rata komoditas cabai tiung menembus Rp91.300 per kilogram, cabai keriting Rp91.000 per kilogram, cabai merah besar Rp73.500 per kilogram, sedangkan cabai rawit berfluktuasi tinggi pada kisaran Rp80.000 hingga Rp88.500 per kilogram.
Terkait pasokan pangan, stok beras di Samarinda tercatat sebanyak 5.839 ton yang diperkirakan cukup untuk enam bulan ke depan. Minyak goreng aman untuk empat bulan, sedangkan daging sapi dan telur ayam tersedia untuk dua hingga tiga bulan.
