Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selama dua hari, yakni 11–12 November 2026, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara.
“Kami mengapresiasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, khususnya Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara, atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut,” kata dia.
Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara, Dannu Yudianto, menjelaskan kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam memahami tata kelola pengadaan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengenali berbagai potensi penyimpangan sejak dini.
Ia mengatakan pada Rabu (11/11), sebanyak 200 peserta yang terdiri dari kepala UKPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan unsur Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mengikuti pembahasan mengenai deteksi fraud dan pencegahan korupsi.
Selanjutnya pada Kamis, kegiatan akan diikuti 200 peserta yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kepala subbagian program dan tata usaha, serta bendahara.
