Pembahasan difokuskan pada pendalaman aspek hukum, kepatuhan, dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga pengawas dan penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Dirinya berharap seluruh pihak dapat semakin memahami berbagai risiko penyimpangan, memperkuat pengendalian internal, serta membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas dan kepatuhan.
“Ini menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan pengadaan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," kata dia.
