NADIKABAR.COM — Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menilai penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik di daerah setempat.
“Keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya dilihat dari tuntasnya administrasi maupun tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berlandaskan integritas,” kata Hendra Hidayat di Jakarta, Kamis.
Hendra menegaskan setiap rupiah anggaran pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Melalui penguatan kapasitas, peningkatan kewaspadaan, dan pengawasan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berharap tercipta ekosistem pengadaan barang dan jasa yang semakin profesional dan berintegritas.
Ia mengatakan anggaran pemerintah tidak hanya terserap sesuai perencanaan, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selama dua hari, yakni 11–12 November 2026, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara.
“Kami mengapresiasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, khususnya Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara, atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut,” kata dia.
Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara, Dannu Yudianto, menjelaskan kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam memahami tata kelola pengadaan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengenali berbagai potensi penyimpangan sejak dini.
Ia mengatakan pada Rabu (11/11), sebanyak 200 peserta yang terdiri dari kepala UKPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan unsur Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mengikuti pembahasan mengenai deteksi fraud dan pencegahan korupsi.
Selanjutnya pada Kamis, kegiatan akan diikuti 200 peserta yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kepala subbagian program dan tata usaha, serta bendahara.
Pembahasan difokuskan pada pendalaman aspek hukum, kepatuhan, dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga pengawas dan penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Dirinya berharap seluruh pihak dapat semakin memahami berbagai risiko penyimpangan, memperkuat pengendalian internal, serta membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas dan kepatuhan.
“Ini menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan pengadaan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," kata dia.
