Pramono pun mengaku bersyukur pinjaman SMI telah mendapatkan kepastian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepastian itu didapatkan saat ia bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balai Kota, Jakarta, Selasa siang.

Selanjutnya, hal tersebut akan dibahas oleh Pemprov DKI bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

β€œSehingga dengan demikian, yang perlu dilakukan karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya,” tutur Pramono.

Sebelumnya, Pramono mengatakan tengah mempertimbangkan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pembiayaan alternatif selain rencana penerbitan obligasi yang masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.