Pramono mengatakan pihaknya sepenuhnya patuh dengan keputusan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, ia menyebut pihaknya juga tengah menyiapkan rencana lainnya.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menggunakan DBH dan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Maka, kami sudah memutuskan apa yang menjadi keputusan bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai pertama, menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali,” ungkap Pramono.
Dia menilai pembiayaan alternatif selain dari obligasi itu dilakukan agar rencana pembangunan di Jakarta tidak terhambat atau mengalami perubahan.