NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengantisipasi risiko banjir pada musim hujan 2026/2027 melalui percepatan normalisasi sejumlah sungai yang dilakukan hingga Desember 2026. Sungai yang disasar termasuk Sungai Ciliwung, Angke, Krukut, dan Cakung Lama.
Langkah tersebut dilakukan menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa curah hujan tertinggi di Jakarta berpotensi terjadi pada Februari 2027.
Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, seusai memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta yang membahas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027 di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11).
Dalam rapat itu, dibahas potensi cuaca ekstrem, kesiapan infrastruktur pengendalian banjir, serta pembagian tugas antarlembaga dalam menghadapi musim hujan. Koordinasi pun diperkuat agar langkah antisipasi dapat dilaksanakan sejak dini, dan seluruh unsur terkait siap bergerak ketika dibutuhkan.
"Dalam rapat tadi dibahas secara detail apa yang menjadi tugas dan sekaligus dukungan yang dapat dilakukan seluruh pemangku kepentingan dan institusi yang ada di Jakarta," ujar Pramono.
Berdasarkan paparan BMKG, hujan berintensitas tinggi berpotensi terjadi dalam durasi yang lebih singkat. Jika kapasitas sungai dan saluran drainase tak mampu menampung debit air, risiko genangan akan meningkat.
"Sekarang ini sampai dengan bulan Desember, Pemerintah DKI Jakarta akan terus melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada, apakah itu Ciliwung, Angke, Krukut, Cakung Lama, dan sebagainya akan kita kebut untuk mudah-mudahan begitu bulan Januari mulai curah hujan tinggi dan kemudian Februari puncaknya," tambah Pramono.
Secara khusus Pramono menyampaikan bahwa berdasarkan paparan prakiraan cuaca, wilayah Jakarta Barat berpotensi menghadapi curah hujan tinggi. Penanganan infrastruktur di wilayah tersebut terus digenjot, termasuk pembenahan Kali Angke dan Cengkareng Drain guna menambah kapasitas pengendalian banjir.
Selain infrastruktur, kesiapsiagaan personel dan kecepatan respons turut menjadi perhatian dalam rapat. Gubernur meminta koordinasi antara BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk diperkuat, terutama dalam pemantauan cuaca, antisipasi genangan, dan penanganan kondisi darurat.
Menurut Pramono, koordinasi dengan TNI dan Polri juga telah dilakukan agar personel dan sumber daya dari berbagai instansi dapat dikerahkan sesuai kebutuhan.
Lebih lanjut, Gubernur mengapresiasi dukungan unsur Forkopimda, termasuk pendampingan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terhadap pelaksanaan normalisasi sungai.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi musim hujan membutuhkan kerja sama seluruh instansi, mulai dari penyediaan informasi cuaca, pembenahan infrastruktur, hingga kesiapan personel di lapangan.
"Kami bersyukur karena dengan keterbukaan, saling percaya, dan saling mendukung, mudah-mudahan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik," pungkas Pramono.
