Ia menambahkan, tidak hanya pelayanan dan pendampingan penyelesaian kasus, Pemprov Jateng juga mengutamakan tindakan pencegahan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan training of trainer (ToT) untuk fasilitator pencegahan penanganan kekerasan.
Lebih lanjut, fasilitator itu akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negeri (ASN), pengurus pondok pesantren, polisi, sekolah, hingga relawan.
"Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan," ucapnya (akn/ega)
