NADIKABAR.COM — Luthfi mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerja bersama seluruh masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Kehadiran pemerintah penting untuk memberikan kepastian dan kemudahan layanan pengaduan, pendampingan, dan penanganan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak," kata Luthfi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk melindungi perempuan dan anak di wilayahnya. Salah satunya melalui program Kecamatan Berdaya. Melalui program ini, Pemprov Jateng berupaya memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Kecamatan difungsikan sebagai hub sekaligus mendekatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Salah satu instrumen penting dalam Kecamatan Berdaya adalah Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). Saat ini RPPA telah terbentuk di seluruh 576 kecamatan di Jateng. Artinya, jejaring perlindungan telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan.
Sementera itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah mengatakan per 9 November 2026 ada 2.886 masyarakat telah memperoleh layanan melalui RPPA.
Adapun layanan tersebut meliputi 799 layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan. Data ini menunjukkan bahwa RPPA tidak hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi juga telah memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
"Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi," katanya.
Ia menambahkan, tidak hanya pelayanan dan pendampingan penyelesaian kasus, Pemprov Jateng juga mengutamakan tindakan pencegahan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan training of trainer (ToT) untuk fasilitator pencegahan penanganan kekerasan.
Lebih lanjut, fasilitator itu akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negeri (ASN), pengurus pondok pesantren, polisi, sekolah, hingga relawan.
"Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan," ucapnya (akn/ega)
