NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya mengoptimalkan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong pola layanan sesuai kondisi geografis daerah, terutama di wilayah pedalaman, perbatasan, dan kepulauan.
“Pemprov Kaltara terus berupaya mengoptimalkan pelayanan Program MBG, khususnya di wilayah terpencil,” ujar Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Senin.
Upaya penyesuaian pola layanan tersebut, dibahas Gubernur Kaltara bersama Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Kaltara Harjito B beserta jajaran perangkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur Kaltara menyoroti tantangan distribusi makanan di daerah dengan akses terbatas, seperti di wilayah perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan.
“Jarak tempuh yang jauh membuat pengiriman makanan dari satu dapur ke sekolah berisiko mengurangi kualitas dan kesegaran makanan saat tiba di lokasi,” tuturnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Gubernur Zainal mendorong optimalisasi fasilitas pelayanan skala lokal, kerja sama dengan kantin sekolah, serta pemanfaatan bahan pangan dari petani dan peternak setempat.
Pola ini diharapkan dapat menjaga kualitas makanan bagi penerima manfaat, sekaligus membuka peluang keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok program.
Pemprov Kaltara bersama instansi terkait, lanjut dia, berkomitmen membantu mencari solusi atas kendala penyediaan pakan ternak yang dihadapi kelompok peternak lokal. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan Program MBG.
Selain penyesuaian distribusi, Gubernur Kaltara juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Setiap unit maksimal melayani 3.000 penerima manfaat untuk menjaga kelancaran operasional dan mencegah penumpukan,” ujarnya.
Apabila unit definitif belum beroperasi di suatu kecamatan, kata dia, maka layanan sementara dapat dibuka sebelum dialihkan sesuai penataan yang ditetapkan.
Kepala KPPG Kelas I Kaltara Harjito B dalam pertemuan tersebut melaporkan kepada Gubernur Kaltara bahwa realisasi penerima manfaat MBG di Kaltara telah mencapai sekitar 67,69 persen atau 139.536 orang dari total sasaran 206.153 orang.
“Penerima manfaat mencakup peserta didik tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah formal, dan pondok pesantren, serta ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” katanya.
Melalui audiensi tersebut koordinasi antara Badan Gizi Nasional, KPPG, Pemprov Kaltara, serta pemerintah kabupaten/kota diharapkan semakin kuat.
Sinergi tersebut diperlukan untuk mengatasi tantangan distribusi, menjaga ketersediaan bahan pangan, dan menata kelembagaan SPPG, agar pelaksanaan Program MBG berjalan tepat sasaran, berkualitas dan berkelanjutan.
