NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengarahkan pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga terhubung dengan rantai pasok pangan lokal.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Yohanes Walilo di Jayapura, Jumat, mengatakan keberadaan SPPG membutuhkan pasokan bahan pangan secara rutin serta tenaga kerja untuk mendukung pengolahan hingga distribusi makanan.
“Petani mendapat pasar, nelayan memiliki kepastian penyerapan hasil tangkapan, peternak memiliki peluang memasok telur maupun daging, sementara UMKM dapat terlibat dalam penyediaan berbagai kebutuhan pendukung,” katanya setelah meresmikan SPPG Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat.
Menurut Walilo, kebutuhan pangan SPPG dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha dan masyarakat lokal untuk terlibat dalam rantai pasok MBG.
"Apabila kebutuhan tersebut dipenuhi dari produksi lokal, manfaat ekonomi program MBG tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga dapat menciptakan perputaran ekonomi di tingkat produsen hingga tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan pola tersebut, kehadiran SPPG berpotensi menciptakan perputaran ekonomi yang lebih panjang dari produsen hingga masyarakat yang bekerja di dalam rantai pasok.
"Karena itu, kami mendorong pembangunan SPPG tidak berhenti pada penyediaan bangunan dan dapur pelayanan. Pengembangan fasilitas tersebut perlu dibarengi dengan sistem rantai pasok pangan lokal yang terintegrasi," katanya.
Dia menambahkan apalagi sistem tersebut dapat menghubungkan kebutuhan SPPG dengan potensi pertanian, perikanan, peternakan dan UMKM di masing-masing daerah.
