"Dengan kebijakan efisiensi yang berujung berkurangnya TKD, akibatnya tidak banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal," ujarnya.
Ia menjelaskan seluruh pembangunan yang dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan hingga ekonomi masyarakat saat ini sepenuhnya berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
Sementara untuk pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten, kata dia, harus dilakukan dengan Dana Transfer Infrastruktur (DTI).
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Pegunungan, Marthen Kogoya menyebut Dana Otsus untuk Papua Pegunungan juga terus menurun sejak disahkan pada 2023.
