Akibat penurunan dana otsus itu, Marthen menyebut program yang telah dicanangkan sebelumnya mengalami kesulitan untuk direalisasikan.
Oleh karenanya, ia meminta agar Presiden Prabowo Subianto dapat memulihkan dana TKD untuk wilayah Papua Pegunungan.
Marthen juga menyarankan apabila kebijakan efisiensi masih diterapkan, harus ada pengecualian pada daerah tertentu, terlebih daerah otonom baru seperti Papua Pegunungan.
"Papua Pegunungan ini tidak punya PAD. Jadi berharap sepenuhnya dari TKD pusat. KalauTKD dipangkas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk melayani kebutuhan masyarakat," ujarnya.
