Ia meminta peserta FGD menyampaikan data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan sanitasi di tingkat kabupaten juga perlu diselaraskan dengan kebijakan provinsi agar program berjalan terpadu dan saling mendukung.
Selain itu, dokumen yang dihasilkan harus aplikatif, tepat sasaran, dan menyesuaikan kearifan lokal masyarakat Papua Tengah sehingga dapat diterapkan secara realistis dan memberikan manfaat berkelanjutan.
Ia menambahkan, penyusunan peta jalan sanitasi harus selaras dengan prioritas pembangunan kesehatan di Papua Tengah, termasuk pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan program Posyandu, dan Pro-Sehat.
Keterpaduan tersebut diharapkan membuat pembangunan sanitasi berjalan beriringan dengan intervensi kesehatan lainnya, sehingga perlindungan kesehatan masyarakat di delapan kabupaten dapat ditingkatkan.
