Sementara itu, realisasi Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya mencapai 33,83%; Dinas Sumber Daya Air 24,43%; Dinas Kesehatan 23,95%; Dinas Perhubungan 9,64%; dan Dinas Pendidikan 2,71%.
Pemanfaatan anggaran tersebut menyasar berbagai kebutuhan penting masyarakat, mulai dari rehabilitasi sekolah dan puskesmas, pengadaan alat kesehatan, perbaikan jalan dan jembatan, hingga pembangunan turap.
Penanganan juga mencakup penguatan tebing sungai dan tanggul, bantuan sarana pertanian, fasilitas keselamatan jalan, layanan internet di daerah bencana, serta 52 kegiatan bantuan keuangan provinsi di 21 kabupaten/kota.
Timur menjelaskan capaian fisik sejumlah pekerjaan sebenarnya telah lebih maju dibandingkan dengan realisasi keuangan yang tercatat. Kesenjangan tersebut terjadi karena perkembangan pekerjaan belum seluruhnya diperbarui dalam aplikasi dan belum diikuti pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).
"Beberapa OPD menyampaikan bahwa pekerjaan sebenarnya sudah berjalan, tetapi datanya belum diperbarui dalam aplikasi sehingga angka yang tercatat masih rendah. Kami menganjurkan delapan OPD yang progresnya sudah berjalan di lapangan segera mengajukan SPM agar realisasinya meningkat," ujar Timur.
