Selain itu, percepatan pemulihan perlu didukung peningkatan realisasi anggaran. Saat ini, realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Utara baru sekitar 22 persen. Sementara itu, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari enam pemerintah daerah dengan pagu Rp42,27 miliar baru terserap Rp7,43 miliar atau 17,57 persen. Dengan demikian, masih terdapat saldo Rp34,84 miliar di Rekening Kas Umum Daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyampaikan sejumlah kegiatan yang semula menggunakan TKD dialihkan pendanaannya melalui BKK dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Perubahan tersebut memerlukan koordinasi lintas instansi serta penyelesaian dokumen pengadaan dan pembayaran agar realisasi anggaran selaras dengan pelaksanaan fisik.

Perhatian juga diberikan pada bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang yang baru disalurkan pada tahap pertama senilai sekitar Rp9 miliar. Hasil reviu Inspektorat untuk tahap kedua hingga kelima telah terbit pada September 2026 sehingga persyaratan lanjutan dan kepastian jadwal pencairan perlu segera dituntaskan agar bantuan dapat diterima warga yang berhak.

Uus meminta percepatan dilakukan dengan target yang jelas dan pembaruan data secara berkala agar kendala dapat segera ditangani.

"Percepat kegiatan dengan indikator berstatus kuning dan perbarui data progres fisik serta realisasi belanja setiap periode pelaporan," pungkasnya.