NADIKABAR.COM — Pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, difokuskan pada pembangunan hunian tetap, pemulihan pasar, dan perbaikan jaringan irigasi. Upaya ini juga mencakup penguatan mitigasi untuk mengantisipasi bencana susulan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman.
Salah satu proyek yang dipercepat adalah pembangunan 90 unit hunian tetap (huntap) di Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon. Proyek Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan tipe bangunan 36, serta didanai APBN 2026 senilai sekitar Rp20,88 miliar.
Namun, hingga 18 November 2026, pekerjaan masih pada tahap pembersihan dan pematangan lahan, sementara kontrak berakhir 31 Desember 2026.
Selain percepatan konstruksi, penyelesaian lahan menjadi kebutuhan penting. Pekerjaan huntap telah dimulai di Rumoh Rayeuk, Leubok Pusaka, Babah Krueng, dan Lhok Puuk. Sementara itu, rencana pembangunan 26 unit di Keudee Sawang masih terkendala pembebasan lahan dan izin pemilik, sedangkan lokasi Gunci untuk 86 unit dibatalkan pada 17 November 2026 karena penolakan masyarakat terhadap pembebasan lahan.
Pemulihan ekonomi warga juga dilakukan melalui rehabilitasi sembilan pasar, salah satunya Pasar Alue Puteh di Kecamatan Baktiya dengan anggaran sekitar Rp380 juta. Selama pengerjaan, penyelesaian drainase, pembersihan material, pengamanan galian, dan penataan akses perlu diprioritaskan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan aman.
Di sektor pertanian, rehabilitasi Daerah Irigasi Jambo Aye di Cot Manyang, Kecamatan Baktiya, dilakukan untuk menjaga pasokan air ke lahan pertanian. Pekerjaan mencakup tiga ruas saluran sekunder sepanjang sekitar 20 kilometer dengan target progres fisik 17% pada 2026.
Sejumlah pekerjaan, seperti penggalian, pembentukan kembali saluran, dan pelapisan beton, telah dimulai di beberapa ruas. Namun, pekerjaan efektif dilaporkan baru berjalan sekitar satu pekan.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong penyelarasan jadwal pekerjaan, penyelesaian kendala lahan, dan penguatan kesiapsiagaan di lokasi pemulihan.
"Perkuat mitigasi dan kesiapsiagaan untuk meminimalkan dampak bencana susulan, terutama pada lokasi rawan banjir dan lokasi pekerjaan PRR," ujar Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Aceh Utara Satgas PRR Sumatera Kolonel (KH) Uus Rohimat dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Hal tersebut disampaikan Uus di sela rapat koordinasi di Landing, Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh. Rabu (18/11).
Uus menyebut mitigasi bencana perlu mencakup penanganan Krueng Pase. Pasalnya, masih terdapat sekitar 1,8 kilometer segmen sungai yang belum bertanggul dan mengalami sedimentasi. Pemantauan kondisi hulu dan hilir juga perlu dilakukan, termasuk curah hujan di Bener Meriah yang dapat memengaruhi kenaikan debit air di Aceh Utara.
Selain itu, percepatan pemulihan perlu didukung peningkatan realisasi anggaran. Saat ini, realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Utara baru sekitar 22 persen. Sementara itu, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari enam pemerintah daerah dengan pagu Rp42,27 miliar baru terserap Rp7,43 miliar atau 17,57 persen. Dengan demikian, masih terdapat saldo Rp34,84 miliar di Rekening Kas Umum Daerah.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyampaikan sejumlah kegiatan yang semula menggunakan TKD dialihkan pendanaannya melalui BKK dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Perubahan tersebut memerlukan koordinasi lintas instansi serta penyelesaian dokumen pengadaan dan pembayaran agar realisasi anggaran selaras dengan pelaksanaan fisik.
Perhatian juga diberikan pada bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang yang baru disalurkan pada tahap pertama senilai sekitar Rp9 miliar. Hasil reviu Inspektorat untuk tahap kedua hingga kelima telah terbit pada September 2026 sehingga persyaratan lanjutan dan kepastian jadwal pencairan perlu segera dituntaskan agar bantuan dapat diterima warga yang berhak.
Uus meminta percepatan dilakukan dengan target yang jelas dan pembaruan data secara berkala agar kendala dapat segera ditangani.
"Percepat kegiatan dengan indikator berstatus kuning dan perbarui data progres fisik serta realisasi belanja setiap periode pelaporan," pungkasnya.