NADIKABAR.COM β€” Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan, pemulihan industri kecil yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh harus diiringi dengan penguatan kapasitas usaha agar pelaku industri mampu berkembang secara berkelanjutan.

Menurut Menperin dalam keterangan tertulisnya dikonfirmasi di Jakarta, Senin, pemulihan industri kecil pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kemampuan produksi, tetapi juga perlu didukung upaya peningkatan kualitas, daya saing, dan akses pasar produk.

Menurut dia, industri kecil memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjaga keberlangsungan pendapatan keluarga.

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kepada pelaku industri kecil yang menghadapi kesulitan akibat bencana.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pihaknya memberikan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal kepada 19 industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur.

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 telah berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas industri kecil.

Kerusakan sarana dan peralatan produksi menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami penurunan kapasitas produksi, bahkan harus menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara waktu.

Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), Kemenperin melaksanakan kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Aceh Timur pada 10–12 November 2026.

Sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan nilai tambah, serta membuka peluang perluasan pasar bagi produk industri kecil. Selain itu, sertifikasi halal merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman serta bahan gunaan yang diproduksi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus dipenuhi paling lambat 17 Oktober 2028, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita menyampaikan, pihaknya terus mendorong penguatan kapasitas industri kecil melalui berbagai program pembinaan, mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan standardisasi, fasilitasi sertifikasi, hingga perluasan akses pasar.

β€œMelalui pendampingan yang terarah, kami berharap pelaku usaha dapat memahami proses sertifikasi halal, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan produksi. Dukungan ini menjadi semakin penting bagi industri kecil yang sedang memulihkan usahanya setelah terdampak bencana,” ungkap Reni.

Sebanyak 19 industri kecil pangan yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan pelaku usaha terdampak bencana yang masih memiliki usaha aktif atau telah memulai kembali kegiatan produksinya.

Selama tiga hari, peserta memperoleh pembekalan dan praktik mengenai kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH), penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan baku dan proses produksi, serta penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi halal.

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin Budi Setiawan menjelaskan, pendampingan akan dilanjutkan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) selama satu bulan melalui kunjungan langsung ke lokasi produksi masing-masing industri kecil.

β€œProses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan penerapan proses produksi yang sebenarnya,” jelas Budi.

Selain pendampingan, Kemenperin memberikan fasilitasi biaya sertifikasi halal kepada setiap peserta melalui mekanisme self declare sesuai ketentuan yang berlaku.