Oleh sebab itu, pihaknya meminta bantuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk menelusuri. Dia meminta dilakukan pengecekan sejauh mana kandungan tersebut telah mencemari sungai.
"Nanti kami minta teman-teman DLH untuk melakukan pengecekan berapa sih kandungan dari bahan kimia berbahaya. Ini kan menjadi potensi kalau dia dimanfaatkan dalam konteks air minum," terangnya.
Dia menyebut aktivitas pertambangan ilegal bisa dijerat dengan Undang-Undang 32 tahun 2024 revisi Undang-Undang 5 tahun 90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang 41 tahun 99 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang 18 tentang Pemberantasan Perusakan Kawasan Hutan.