Ia mengatakan KKP bersama pemerintah daerah, penyuluh, dan PT Pupuk Indonesia terus melakukan pemantauan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dimanfaatkan pembudi daya.
Menurut Haeru, percepatan penebusan membutuhkan kolaborasi lintas pihak, terutama pemerintah daerah dalam validasi data dan penyelesaian kendala di daerah serta penyuluh dalam mendampingi pembudi daya.
“Saya mengajak semua pihak, bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin kuota yang sudah diberikan pemerintah. Ini kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan pembudi daya,” katanya.
Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan terbesar, yakni 102.479 ton.
