Ia menilai sejak awal DPR RI telah menunjukkan kemauan politik (political will) yang kuat terhadap pembentukan regulasi tersebut.

Bawono mengatakan ketika RUU Perampasan Aset mulai menjadi tuntutan publik secara luas pada Agustus tahun lalu, DPR RI merespons secara positif dengan segera memulai pembahasan hingga kini memasuki tahap akhir menuju pengesahan.

Ia berharap kehadiran undang-undang tersebut nantinya dapat menjadi instrumen efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.