"Kehadiran undang-undang ini nanti diharapkan bisa menjadi instrumen efektif untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain. Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang 18 tahun undang-undang perampasan aset," ujar Bawono.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap RUU Perampasan Aset di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPR RI menyepakati agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.