NADIKABAR.COM — Pengamat politik Bawono Kumoro mengapresiasi langkah DPR RI bersama pemerintah yang menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Menurut Bawono, kesepakatan seluruh fraksi di Komisi III DPR RI tersebut menunjukkan komitmen kuat lembaga legislatif bersama pemerintah dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

"Perkembangan proses dari RUU ini sudah semakin maju, satu langkah lagi untuk menjadi undang-undang. Ini tentu patut diapresiasi bersama, komitmen para pimpinan DPR RI beberapa bulan lalu, di mana akan mundur bila RUU ini tidak selesai sebelum 15 Desember, terbukti bukan basa-basi politik semata," kata Bawono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menilai sejak awal DPR RI telah menunjukkan kemauan politik (political will) yang kuat terhadap pembentukan regulasi tersebut.

Bawono mengatakan ketika RUU Perampasan Aset mulai menjadi tuntutan publik secara luas pada Agustus tahun lalu, DPR RI merespons secara positif dengan segera memulai pembahasan hingga kini memasuki tahap akhir menuju pengesahan.

Ia berharap kehadiran undang-undang tersebut nantinya dapat menjadi instrumen efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.

"Kehadiran undang-undang ini nanti diharapkan bisa menjadi instrumen efektif untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain. Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang 18 tahun undang-undang perampasan aset," ujar Bawono.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap RUU Perampasan Aset di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPR RI menyepakati agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.