NADIKABAR.COM — Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Muhammad Syaroni Rofii menilai dukungan Indonesia terhadap perjuangan dan kemerdekaan Palestina menunjukkan konsistensi dari era Presiden Soekarno hingga pemerintahan saat ini.
"Saya melihat kiprah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina terdapat konsistensi dari satu pemerintahan ke pemerintahan (berikutnya). Sejak jaman Bung Karno hingga hari ini standing pointnya tetap resisten terhadap penjajahan dunia," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurut Syaroni, sikap Indonesia yang menentang penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina menjadi benang merah kebijakan luar negeri dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, meski pendekatan yang digunakan dapat berbeda.
"Tentunya, setiap pemerintahan memiliki pendekatan dalam mendukung kemerdekaan Palestina," katanya.
Ia mengatakan dukungan Indonesia juga diwujudkan melalui bantuan kemanusiaan dan penguatan kapasitas Palestina, seperti pengiriman obat-obatan dan makanan saat krisis, pembangunan rumah sakit, pemberian beasiswa bagi pemuda Palestina, dan juga pelatihan bagi pegawai pemerintah Palestina.
Menurutnya, berbagai upaya tersebut dilakukan baik oleh pemerintah secara langsung maupun organisasi kemasyarakatan Indonesia.
Ia menambahkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Pesantren Darussalam Gontor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada 19 September yang menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, turut memperkuat sikap Indonesia.
"Langkah-langkah yang diambil selama ini adalah elemen penting dari diplomasi. Tinggal bagaimana ke depannya untuk mengejar target kemerdekaan bagi Palestina seutuhnya," katanya.
Sugiono, yang saat itu menjabat Menteri Luar Negeri RI, dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York menegaskan tekad Indonesia untuk terus bersama rakyat Palestina hingga hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dapat tercapai.
Indonesia juga akan senantiasa membela rakyat Palestina hingga kemerdekaan dan kedaulatan Palestina terwujud berdasarkan prinsip solusi dua negara yang berlandaskan hukum internasional dan parameter yang disepakati secara internasional.
"Palestina bukan hanya isu satu kawasan. Palestina adalah ujian untuk melihat apakah sistem multilateral dapat membela prinsip yang diciptakannya dan dapat ditegakkan pada saat paling dibutuhkan," katanya.
