NADIKABAR.COM — Pengamat geopolitik Mahendra Siregar menyatakan industri sawit Indonesia dinilai untuk tidak lagi hanya mengandalkan keunggulan produksi, tetapi juga memperkuat diplomasi perdagangan, kepastian pasokan, serta posisi tawar di pasar internasional.
"Industri kelapa sawit dunia memasuki era baru ketika perdagangan global semakin dipengaruhi persaingan geopolitik, perang dagang, dan kebijakan proteksionisme negara-negara besar," katanya di Nusa Dua, Bali, Jumat.
Saat menjadi pembicara dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, dia mengungkapkan perubahan tatanan ekonomi global dapat mempengaruhi perdagangan minyak sawit, baik dari sisi permintaan, harga, maupun akses pasar.
Melalui presentasinya bertajuk Palm Oil in a Fragmented World: Navigating Trade Wars, Protectionism and Geopolitical Rivalry, Mahendra mengatakan, pasar sawit tidak dapat lagi dilihat semata-mata berdasarkan keseimbangan produksi dan konsumsi, sebaliknya perkembangan geopolitik, kebijakan energi, hingga hubungan dagang antarnegara kini memiliki pengaruh besar terhadap arah perdagangan komoditas tersebut.
Dalam perkembangan perdagangan global, tambahnya, diplomasi tidak lagi terbatas pada pembahasan tarif dan hambatan impor, namun hubungan perdagangan kini juga mencakup keamanan ekonomi, investasi, serta pengendalian perdagangan barang-barang sensitif.
Mahendra mencontohkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang mencakup akses pasar, keamanan ekonomi, peninjauan investasi, dan pengendalian perdagangan sensitif.
Sementara itu, Indonesia dan China juga telah sepakat mempercepat persiapan pembicaraan mengenai kemitraan ekonomi komprehensif.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan dagang dengan negara-negara besar semakin strategis bagi masa depan industri sawit, tambahnya, negara produsen perlu memahami bahwa kebijakan perdagangan dan energi mitra dagang dapat menentukan peluang pasar bagi minyak sawit maupun minyak nabati pesaing.
"Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun komunikasi lebih awal dengan negara pembeli, terutama ketika kebijakan perdagangan dan energi mereka masih dalam tahap perumusan," katanya.
Mahendra menekankan pentingnya tiga hal dalam negosiasi dengan negara pembeli , yakni pertama, memulai komunikasi sejak dini agar kepentingan negara produsen dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.
Kedua, menawarkan kepastian pasokan melalui pengaturan jangka panjang dan kejelasan volume, terutama ketika pasokan sedang terbatas.
Ketiga, memperjuangkan akses pasar yang lebih dapat diprediksi, termasuk kesepakatan mengenai bukti asal produk dan standar keberlanjutan yang harus dipenuhi.
Hal itu juga perlu mempertimbangkan kemampuan pekebun kecil dalam menyediakan dokumen dan memenuhi persyaratan pasar internasional.
Menurutnya, pembeli membutuhkan kepastian bahwa pasokan minyak sawit dapat diterima sesuai persyaratan dan kesepakatan yang telah dibuat.
Selain diplomasi, Mahendra menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola ekspor minyak sawit. Upaya reformasi harus didasarkan pada tiga prinsip utama.
Pertama, meningkatkan kredibilitas data perdagangan dan mengurangi praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kedua, memastikan terdapat volume transaksi aktual yang cukup untuk membentuk harga referensi yang kredibel.
Ketiga, memperkuat keandalan kontrak dan pengiriman sehingga pembeli memperoleh kepastian atas volume maupun ketentuan perdagangan yang telah disepakati.
