NADIKABAR.COM — Pengamat kebijakan publik Sahala Jonedi Manalu menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk investasi besar-besaran pada alat mitigasi bencana, perlu diikuti penguatan upaya pencegahan termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sahala mengapresiasi langkah pemerintah yang mengerahkan sumber daya besar untuk menghadapi karhutla, namun menilai keberhasilan penanganan bencana perlu diarahkan pada kemampuan mencegah kejadian berulang.
"Bukan seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa besar kapasitas kita untuk mencegah kejadian berulang," ujar Sahala dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pendekatan penanganan karhutla perlu bergeser dari fire centric atau berfokus pada pemadaman menuju pencegahan dan mitigasi.
Perubahan tersebut semakin diperlukan karena kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau yang lebih panjang membuat vegetasi dan lahan semakin kering sehingga mudah terbakar.
"El Nino Godzilla dan kemarau yang jauh lebih panjang dari biasanya memungkinkan vegetasi kita menjadi bahan bakar yang luar biasa untuk menjadikan kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang lebih masif seperti sekarang," kata Sahala.
Ia menyebut lebih dari 12.880 personel telah dimobilisasi untuk mendukung penanganan karhutla, baik di lapangan maupun dalam fungsi administratif dan koordinasi.
Ia juga menilai koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga pemerintah desa berjalan baik.
"Indikasi sederhananya adalah bahwa ini merupakan mobilisasi personel terbesar yang pernah dilakukan," ujar Sahala.
Untuk memperkuat pencegahan, Sahala mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kawasan konsesi dan memastikan pemegang konsesi memiliki sistem pengelolaan serta kesiapan menghadapi potensi kebakaran.
Penegakan hukum juga perlu dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan.
"Kita sudah punya pengalaman mendorong penegakan hukum. Artinya, kita tidak kurang pengalaman dan tidak kurang perangkat hukum untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam hal ini," kata dia.
Selain pengawasan dan penegakan hukum, ia menekankan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemerintah desa serta edukasi publik untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu karhutla.
"Termasuk mengedukasi publik agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa mengakibatkan kebakaran hutan," ujar Sahala.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah menyiapkan investasi besar untuk memperkuat kemampuan mitigasi bencana, termasuk dengan menambah armada helikopter dan memesan pesawat berukuran besar untuk operasi pemadaman dari udara.
Dalam program "Presiden Menjawab" yang dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Jakarta, Rabu (16/9), Prabowo mengatakan lembaga-lembaga yang bertugas menangani bencana perlu diperkuat.
Menurut Prabowo, pemerintah terus menambah armada helikopter untuk meningkatkan kemampuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemerintah juga menyiapkan investasi untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat.
Prabowo mengatakan Indonesia membutuhkan ratusan helikopter untuk mendukung berbagai operasi penanganan bencana, termasuk pemadaman kebakaran dari udara.
