NADIKABAR.COM — Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna menilai mobil listrik menjadi opsi terdepan untuk mendukung ketahanan energi di Indonesia apabila dibandingkan dengan biofuel atau bahan bakar nabati (BBN).

“Dalam mendukung ketahanan energi, kendaraan listrik tetap menjadi opsi terdepan,” ujar Putra ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Putra membandingkan antara BBN dengan mobil listrik. Apabila pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) diberi 6 persen dari luas lahan perkebunan sawit, ia meyakini pembangkit tersebut dapat menghasilkan listrik dua kali lipat produksi PLN saat ini.

Jumlah tersebut, tutur dia melanjutkan, lebih dari cukup untuk menopang seluruh kendaraan listrik di Indonesia, seandainya seluruh kendaraan beralih menjadi kendaraan listrik.

Sementara itu, untuk BBN, pemerintah perlu melakukan pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.

“Benar bahwa Brazil memiliki etanol tinggi, namun ini karena mereka mengalokasikan lahan perkebunannya untuk tebu. Sementara itu, sekitar 60 persen lahan perkebunan Indonesia sudah digunakan untuk sawit,” ucap Putra.

Oleh karena itu, Putra menilai tidak akan mudah untuk melakukan ekspansi bahan baku tanpa pembukaan hutan besar-besaran.

“Sehingga penting bagi pemerintah untuk membandingkan opsi-opsi yang ada dengan baik dan transparan,” kata Putra.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah mulai mengkaji program insentif kendaraan listrik yang mempertimbangkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebagai salah satu basis pemberian insentif.

Agus mengatakan dirinya mendapat arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mulai menghitung dan mempelajari program insentif yang dapat mendorong peningkatan TKDN kendaraan listrik.

Menurut Agus, semakin tinggi nilai TKDN suatu produk, semakin besar pula perhatian pemerintah, termasuk dalam persiapan insentifnya.

Agus mengatakan Kementerian Perindustrian akan segera merancang program tersebut dan berkoordinasi dengan kementerian terkait.