NADIKABAR.COM — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penyaluran cadangan beras pemerintah secara selektif ke wilayah dengan harga tinggi penting untuk menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat.
Ia mengatakan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Perum Bulog perlu mempertimbangkan kebutuhan intervensi pasar, keberlanjutan pasokan, serta perputaran persediaan agar kualitas beras tetap terjaga.
"Intinya stok pengaman minimum dijaga, stok operasional dilepas secara selektif terutama ke daerah harga tinggi dan stok tua diputar," kata Eliza kepada NadiKabar di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, besarnya cadangan beras merupakan aset strategis pemerintah, tetapi tidak otomatis menjamin stabilitas harga apabila penyalurannya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu membedakan stok pengaman minimum, persediaan untuk intervensi pasar, serta beras yang perlu diputar agar kualitasnya tidak menurun selama penyimpanan.
Eliza mengingatkan penyaluran secara agresif berisiko mengurangi cadangan apabila produksi awal 2027 terganggu, sementara penyimpanan terlalu lama dapat menghambat stabilisasi harga karena beras belum menjangkau konsumen.
Ia menilai keseimbangan tersebut diperlukan agar intervensi mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan kesiapan pemerintah menghadapi kemungkinan gangguan pasokan.
Berdasarkan laporan Perum Bulog pada Selasa (3/11), stok CBP tercatat sekitar 4,6 juta ton, dengan kapasitas gudang mencapai 6,7 juta ton dan tingkat keterisian sekitar 70 persen.
