NADIKABAR.COM — Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Teguh Yuwono menjelaskan tiga unsur yang dapat menjadi sumber calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, yakni partai politik koalisi pemerintah, partai di luar koalisi, serta kalangan profesional nonpartai dan tokoh daerah.
"Kalau mau nyaman dan aman, pilih dari unsur parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi. Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah," kata Teguh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, pemilihan dari partai koalisi dapat menjadi pertimbangan untuk menjaga stabilitas politik, sedangkan figur profesional atau tokoh daerah dapat dipertimbangkan berdasarkan kapasitas dan kemampuan meningkatkan kepercayaan publik.
Teguh menyebut empat pimpinan DPD RI, yakni Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, sebagai sejumlah figur yang memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap persoalan daerah.
Terkait mekanisme pengisian jabatan tersebut, Teguh menjelaskan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
Dekan FISIP Undip itu menambahkan, figur yang dipilih diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama dalam menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga berharap penentuan calon mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan figur dalam menjalankan tugas pemerintahan, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan politik.
"Kalau mau jujur, yang ditunggu masyarakat adalah bagaimana presiden memilih figur yang bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," katanya.