NADIKABAR.COM — Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong penguatan pengawasan penjualan antibiotik tanpa resep dokter melalui koordinasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, dan organisasi profesi terkait.

"Antibiotik adalah obat keras. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi teknis BPOM dan Kemenkes, antibiotik wajib diserahkan hanya dengan resep dokter," tulis Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI dr. Restuti Hidayani Saragih, Sp.PD, K-PTI, FINASIM, M.H. (Kes), dalam wawancara tertulis dengan ANTARA pada Selasa.

PB IDI menyebut akses masyarakat untuk membeli antibiotik tanpa resep di berbagai sarana ritel obat maupun apotek masih kerap terjadi. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena penyerahan antibiotik harus memenuhi persyaratan resep yang sah serta standar keahlian dan kewenangan tenaga kefarmasian.