"Namun kita harus jujur pada realitas bahwa di masyarakat, akses mandiri membeli antibiotik tanpa resep di berbagai sarana ritel obat atau apotek masih kerap terjadi," kata dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara itu.
Menurut PB IDI, praktik tersebut berkaitan dengan tata kelola kefarmasian dan juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Pihak yang memperjualbelikan atau menyerahkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keahlian, kewenangan, dan persyaratan resep sah dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PB IDI menilai edukasi kepada masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi antibiotik. Penyampaian informasi mengenai risiko penggunaan antibiotik tanpa pemeriksaan dokter perlu disertai pengawasan terhadap sarana yang menjual dan menyerahkan obat tersebut.