NADIKABAR.COM — Administrasi kependudukan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Data penduduk yang akurat serta kemudahan mengakses dokumen kependudukan dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.
Pentingnya penguatan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian pemerintah dalam pembaruan regulasi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik.
Dorongan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh," ujar Tito beberapa waktu lalu.