Menurut Tito, penguatan NIK perlu didukung integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga. Dengan demikian, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik dapat semakin terhubung sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali dalam menjalani proses identifikasi.
Selain NIK, pemerintah juga mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Langkah ini menjadi salah satu upaya menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
"Pemerintah berpandangan bahwa kejelasan pembagian kewenangan merupakan prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan tumpang tindih," ujar Tito.
Untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mendukung program tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama NadiKabar menghadirkan ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Jawa dan Bali. Penghargaan ini dirancang untuk mengukur komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan birokrasi kependudukan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada warga.