NADIKABAR.COM — Penulis buku Analisis Kelayakan Penjaminan Kredit UMKM: Teori, Rekonstruksi Laporan Keuangan, dan Keputusan Penjaminan Nina Kurnia Dewi menilai pencatatan penjualan dan biaya usaha dapat membantu pelaku usaha menunjukkan kondisi keuangannya ketika mengajukan pembiayaan formal.
Ia mengatakan banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki usaha yang berjalan, tetapi belum terbiasa mencatat transaksi sehingga kesulitan menunjukkan omzet, biaya produksi, dan keuntungan kepada lembaga keuangan.
"Karena kalau dia tidak bisa menyajikan laporan keuangan, bagaimana pihak kreditur itu tahu bahwa dia memang butuh kredit?" kata Nina kepada NadiKabar seusai kegiatan bedah bukunya di kantor PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, keterbatasan sumber daya manusia membuat sebagian UMKM lebih berfokus pada kegiatan usaha sehari-hari daripada menyusun catatan keuangan. Padahal, informasi tersebut diperlukan untuk membantu lembaga keuangan memahami kondisi bisnis calon debitur.
Nina yang sebelumnya telah berkarier sebagai analis penjaminan kredit di Jamkrindo pada 1996 dan pernah menjabat Kepala Divisi Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen itu menjelaskan pencatatan dapat dimulai dari nilai penjualan dan harga pokok produksi (HPP).
Ia mencontohkan usaha kue yang menjual 100 toples dengan harga Rp50.000 per toples akan memperoleh omzet Rp5 juta. Namun, omzet tersebut belum menunjukkan keuntungan sebelum biaya bahan baku, tenaga kerja, dan pengeluaran lainnya diperhitungkan.
Melalui perhitungan tersebut, pelaku usaha dapat mengetahui laba kotor dan laba bersih sehingga memiliki gambaran lebih jelas mengenai hasil usahanya, bukan hanya berdasarkan jumlah uang yang diterima setiap hari.
