"(Apabila) enggak ada catatan laporan keuangannya, enggak bisa langsung ditolak loh ya permohonan penjaminannya," katanya.
Nina, yang juga pernah menjabat Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Perum Redaksi NadiKabar pada 2018–2023 serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko pada 2023–2026, menilai peningkatan literasi keuangan penting untuk memperkuat kesiapan UMKM mengakses pembiayaan.
Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) telah mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) untuk membantu UMKM mencatat transaksi dan menghasilkan laporan keuangan terstandar. Sepanjang semester I 2026, aplikasi tersebut telah membantu 63.396 UMKM.
Berdasarkan data BI pada Agustus 2026, sebanyak 44,86 juta pedagang telah menerima pembayaran melalui QRIS hingga Juni 2026, dengan 96,68 persen di antaranya merupakan UMKM. Riwayat transaksi digital dapat menjadi salah satu informasi pendukung pencatatan usaha.
Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat indeks literasi keuangan masyarakat sebesar 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen.
OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, yang antara lain mengatur penyederhanaan persyaratan, kemudahan penilaian kelayakan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan literasi keuangan.
Nina berharap kebiasaan mencatat keuangan dapat membantu UMKM menyajikan informasi usaha secara lebih jelas sehingga lembaga keuangan memiliki dasar yang lebih memadai untuk mempertimbangkan permohonan pembiayaan.
