Setiap negara modern memiliki pintu semacam itu. Penegak hukum membutuhkan penyadapan untuk menangani terorisme, narkotika, dan korupsi. Karena itu operator telekomunikasi diwajibkan menyediakan jalur agar komunikasi target dapat diteruskan ke aparat yang berwenang dengan izin yang sah. Pintu itu legal dan diperlukan. Negara sendiri yang membangunnya.
Di ruang pemantauan aparat, penambahan satu nomor ke daftar target mungkin hanya memerlukan beberapa tahapan akses. Namun, yang membedakan penyadapan yang sah dari penyalahgunaan kewenangan bukanlah teknologinya, melainkan dasar hukum, otorisasi yang benar, serta jejak pelaksanaan yang dapat diperiksa.
