NADIKABAR.COM — Pada November 2013, Indonesia menarik pulang duta besarnya dari Canberra. Dokumen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap bahwa badan intelijen Australia pernah menyadap telepon Presiden RI dan Ibu Negara serta sejumlah menteri pada 2009.
Presiden kemudian menangguhkan sejumlah kerja sama dengan Australia, termasuk pertukaran informasi intelijen. Reaksinya keras dan seragam. Komunikasi kepala negara adalah urusan kedaulatan dan pelanggarnya jelas: negara lain.
Tiga belas tahun kemudian, pada November 2026, nomor telepon presiden kembali diduga masuk ke daftar sadap. Kali ini tidak ada satu pun orang asing dalam cerita.
Menurut penyidik Bareskrim Polri, nomor itu dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS), sistem penyadapan resmi yang terhubung dengan operator telekomunikasi. Tindakan itu dilakukan tanpa verifikasi dan prosedur yang semestinya. Di daftar yang sama, diduga ada pejabat negara, tokoh politik, insan media, dan pengusaha.
Perkara ini masih berjalan dan fakta hukumnya kelak ditentukan pengadilan. Ancamannya berpindah arah dari luar ke dalam, sementara titik rawannya tetap sama. Pertanyaan yang lebih penting: siapa yang memegang kunci pintu yang sah dan siapa yang mengawasi pemegangnya?
Setiap negara modern memiliki pintu semacam itu. Penegak hukum membutuhkan penyadapan untuk menangani terorisme, narkotika, dan korupsi. Karena itu operator telekomunikasi diwajibkan menyediakan jalur agar komunikasi target dapat diteruskan ke aparat yang berwenang dengan izin yang sah. Pintu itu legal dan diperlukan. Negara sendiri yang membangunnya.
Di ruang pemantauan aparat, penambahan satu nomor ke daftar target mungkin hanya memerlukan beberapa tahapan akses. Namun, yang membedakan penyadapan yang sah dari penyalahgunaan kewenangan bukanlah teknologinya, melainkan dasar hukum, otorisasi yang benar, serta jejak pelaksanaan yang dapat diperiksa.
