NADIKABAR.COM — Pemerintah merombak daftar warga penerima manfaat batuan sosial (bansos) melalui pemadanan data lintas Kementerian dan Lembaga. Data penerima manfaat baru ini ditargetkan mulai digunakan sebagai basis penyaluran bansos mulai awal tahun depan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan saat ini pemerintah tengah melakukan digitalisasi dan penyatuan data lintas sektor dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Dalam hal ini, pemerintah memadankan data dari berbagai Kementerian/Lembaga semisal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri, data kepemilikan tanah dari Kementerian ATR/BPN, kemudian data kepemilikan kendaraan di Polri dan masih banyak lagi.
"Arahan Presiden kita jalankan roll out dari teknologi ini di bulan Oktober ini. Semua berjalan dengan bagus. Dukcapil sangat terkoordinasi, ada dari Kemendagri, ada data tadi dari Kementerian misalnya dari Kementerian Desa, tadi dari Menko PMK, kementerian agama, dan juga tadi dari Polri," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Rabu kemarin.
"Semua datanya sudah berbicara satu sama lain, Kementerian/Lembaga ini dengan AI yang dibuat. AI yang dibuat oleh anak-anak Indonesia, putra-putri Indonesia. Dan sampai hari ini, ini sangat diapresiasi oleh dunia kalau saya katakan," sambungnya.
Menurut Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini proses integrasi dan digitalisasi data akan membuat daftar penerima bansos semakin solid, yang mana proses pemadanan data lintas Kementerian dan Lembaga ini tuntas pada akhir 2026.
Dengan begitu, skema pemberian bansos dengan data baru dapat dilakukan mulai awal 2027 nanti. Artinya mulai tahun depan, daftar penerima bantuan sosial ini akan bersumber dari hasil pemadanan data lintas sektor yang dibantu AI ini.
