"Ini tidak lain adalah perjuangan kita selama ini, perjuangan Pak Gubernur, perjuangan teman-teman di DPRD untuk minta bahwa perbatasan ini diperhatikan," katanya.
Achmad mengatakan pimpinan dan anggota DPRD Kaltara telah beberapa kali menyampaikan persoalan kawasan perbatasan kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
DPRD Kaltara, kata dia, antara lain menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan.
Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan perbatasan Kaltara.
Menurut Achmad, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat melalui beragam saluran, termasuk media sosial, juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat.
