Peringati 70 tahun hubungan diplomatik, RI-Mongolia perkuat kemitraan

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mongolia Amartuvshin Gombosuren yang juga hadir dalam resepsi diplomatik itu mengatakan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk dengan Indonesia menempati posisi penting dalam kebijakan luar negeri Mongolia.

"Dalam hal ini, kami memandang Indonesia sebagai mitra utama di Asia Tenggara dan tetap berkomitmen untuk memperluas serta memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi antara kedua negara," kata Amartuvshin.

Amartuvshin juga menegaskan komitmen Mongolia untuk memajukan tujuan kebijakan luar negerinya di Asia Tenggara dengan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dengan Indonesia di berbagai bidang, termasuk politik, perdagangan dan investasi, pertanian, pariwisata, serta kebudayaan.

"Saya gembira melihat hubungan Mongolia–Indonesia terus berkembang dengan stabil, ditandai oleh kunjungan tingkat tinggi secara timbal balik yang rutin, dukungan timbal balik di tingkat regional dan internasional, serta kerja sama yang semakin erat dan substantif," tambahnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas keterlibatan Indonesia dalam hubungan kedua negara, kerja sama erat dalam organisasi regional dan internasional, serta peran Indonesia dalam memperkuat hubungan Mongolia dengan ASEAN.

Mongolia dan Indonesia diketahui juga pernah melakukan kunjungan tingkat tinggi antar pemimpin kedua negara. Presiden Mongolia Punsalmaagiin Ochirbat pada 1997 pernah mengunjungi Indonesia disusul Presiden Natsagiin Bagabandi pada 2005. Selain itu, ada juga kunjungan Perdana Menteri Nambaryn Enkhbayar (2002) dan PM Sükhbaataryn Batbold (2011).

Tercatat tiga Presiden Indonesia juga pernah mengunjungi Mongolia yaitu Soekarno (1956), Megawati Soekarnoputri (2003) dan Susilo Bambang Yudhoyono (2012), serta masih ada juga kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2016. Kedua negara mengadakan pertemuan Komisi Bersama di Jakarta pada 2015, konsultasi antarkementerian luar negeri pada 2019 dan secara daring pada 2022 serta konsultasi politik pada 26 Februari 2026 di Jakarta.