NADIKABAR.COM — Pemerintah memperketat transparansi pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kewajiban pelaporan penggunaan dana harian bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG yang tidak menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) akan dikenai sanksi tegas berupa penghentian pencairan dana operasional.
Hal tersebut menjadi salah satu penekanan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), hari ini. Kebijakan ini merupakan bagian dari percepatan pembenahan tata kelola MBG untuk menjamin akuntabilitas sekaligus efisiensi anggaran.
"Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp 44 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda. Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara," ujar Zulhas dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
"Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," menjadi penekanan dalam pembahasan tersebut," sambungnya.